Bentuk Baru IntervensiI Terhadap Penegakan Hukum

- Selasa, 29 November 2022 | 19:17 WIB
Bentuk Baru IntervensiI Terhadap Penegakan Hukum (Fauzy fathurohman/Ceklisbiru.com)
Bentuk Baru IntervensiI Terhadap Penegakan Hukum (Fauzy fathurohman/Ceklisbiru.com)

CEKLISBIRU.COM - Maraknya berita di media online dan media sosial apabila kita cermati perkembangan sosial masyarakat Indonesia pada saat ini, adanya sebuah sistem yang di gunakan dalam upaya intervensi salah satunya dalam sistem penegakan hukum, hal yang menarik adanya perbedaan pola intervensi tersebut, dewasa ini terdapat pola intervensi yang berbeda salah satunya tindakan demonstrasi ( public pressure ) dan pembentukan opini melalui media sosial dan media, maupun pemberitaan oleh pers ( trial by the press) merupakan bentuk – bentuk intervensi, salah satu contohnya maraknya pemberitaan tentang dugaan tindak pidana asusila yang di duga di lakukan oleh Y yang menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bagaimana aksi demontrasi dan postingan informasi dan pendapat di sosial media terhadap dugaan tindak pidana asusila.

Baca Juga: Mahasiswa Magister Manajemen Unpam Gelar PKM di Sawangan

Gaya baru dalam intervensi terhadap penegakan hukum tersebut sekilas memang upaya-upaya yang di lindungi oleh perundang-undangan, karena merupakan bentuk dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat ( freedom of expresion dan freedom of speech) di tengah situasi sistem penegakan hukum dan peradilan yang masih jauh dari kata jujur dan adil, sehingga idealnya memang melakukan tindakan – tindakan tesebut, yang dapat di pandang dan di jadikan suatu tindakan dalam mengawasi jalannya proses penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun peradilan.

Baca Juga: LDK Robbani UNMA Banten Gelar Pelantikan Pengurus Periode 2022-2023 dan Laksanakan Maparu Tahun 2022

Tindkan – tindakan tersebut tentunya harus memiliki batasan dan dapat di pertanggungjawabkan, karena dalam menyampaikan pendapat harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, jangan sampai rilis dalam pemberitaannya melanggar asas praduga tidak bersalah ( due proces of law) karena akan menjadi cacatan penting apa yang di sampaikannya, maka sangatlah di butuhkan kedewasaan agar penyampaiannya benar-benar murni di sampaikan sebagai bentuk koreksi terhadap jalannya proses hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum tanpa di tungangi oleh kepentingan apapun termasuk politik.

Di situasi memanasnya pernyataan di sosial media tentang pemberiatan tindak pidana asusila Yudi sutira, S.H. sebgai praktisi Hukum juga sebagai Badan Advokasi Hukum nasdem ikut mengomentari terhadap pemberitaan yang beredaar, Yudi menilai adanya intervensi dengan pola baru, dengan cara mnghakimi terlebih dahulu terhadap pelapor, pola yang di gunakan ini akan merusak sistem hukum kita, langkah - Langkah ini tidak dapat di lakukan karena akan berakibat hukum, maka alangkah baik nya, mari kita bersama-sama memberikan edukasi hukum dan mengawasi sitem hukum agar berjalan seadil – adilnya agar tidak ada pihak – pihak yang menunggangi atau memperkeruh dan mengambil keuntungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, mari kita berikan kepercayaan kepada kepolisian Polres Pandeglang untuk proses hukum, agar dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana ataukah hanya tuduhan palsu yang di lakukan pelapoor, maka biarkan sitem hukum ini berjalan tanpa adanya intervensi dan penghakiman sebelum proses persidangan berakhir.***

Editor: Ahmad Zaelani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bentuk Baru IntervensiI Terhadap Penegakan Hukum

Selasa, 29 November 2022 | 19:17 WIB
X